Bagaimanakah menejemen pendidikan di Kalimantan Barat yang seharusnya dipergunakan berlandaskan system pendidikan Indonesia?

Tugas Individu mengangkat sebuah kasus kemudian dianalisis

1.     

Bagaimanakah menejemen pendidikan di Kalimantan Barat yang seharusnya dipergunakan berlandaskan system pendidikan Indonesia? 

Fasilitas dan kuantitas pendidikan di Kalimantan Barat dan dampaknya terhadap kurangnya semangat Individu.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 dan UU No 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu prinsip gerakan reformasi dalam pendidikan adalah pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta mereka dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Pertanyaannya adalah apakah sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh para pemangku kebijakan telah berlandaskan kepada ketetapan undang-undang tersebut? Jika kita melihat realita yang terjadi saat ini bahwa sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah belum sesuai dengan konstitusi negara Indonesia. Mengapa demikian?

Pertama, Pemerintah masih belum serius menangani masalah akses pendidikan di Kalimantan Barat. Seperti kita ketahui bersama, Kalimantan Barat merupakan provinsi yang sebagian besar terdiri atas perairan. Maka akses antar daerah di Kalimantan Barat sebagian besar menggunakan transportasi sungai.

Kedua, mutu pendidikan di Kalimantan Barat masih terbilang rendah. Hal tersebut terbukti dengan out put (keluaran) yang di produksi di Kalimantan Barat belum menunjukkan tingkat keberhasilan pendidikan.

Ketiga, pemerintah masih belum maksimal dalam mengelola pendidikan di Kalimantan Barat. Salah satu bukti kuat yang mendukung pernyataan tersebut adalah belum seriusnya pemerintah dalam menyimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan. Baik itu dalam hal sarana dan prasarana maupun dalam hal financial.

Selain ketiga permasalahan di atas saya juga masih sangat prihatin dengan pendidikan yang ada di perbatasan Kalimantan barat-malaysia.

Saya melihat ditelevisi  betapa menyedihkannya keadaan putra-putri Indonesia di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia, yang harus dihadapkan pada kenyataan, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menempuh pendidikan untuk memperoleh ilmu.

Dibalik semuanya, masalah perekonomian adalah masalah yang sangat mendasar. Karena keadaan ekonomi-lah yang seringkali  memaksa putra-putri daerah untuk meninggalkan pendidikan demi mencari uang. Kasus seperti ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena menjadi faktor terbesar rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, Sudah seharusnya pemerintah memberikan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Sekolah gratis adalah jawaban bagi mereka yang tidak mampu. Dengan anggaran pendidikan yang telah disediakan pemerintah, sekolah gratis bukan tidak mungkin terlaksana.

Hak yang paling mendasar yang bisa dilakukan pemerintah adalah pendekatan untuk merangkul masyarakat, menjelaskan bahwa pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf  hidup di masa depan. Untuk itu pemerintah harus menyediakan fasilitas pendidikan yang cukup, serta menyediakan tenaga pengajar berkualitas yang mampu mentransfer ilmu yang dimiliki kepada anak didik. Lalu, menyediakan sarana dan prasarana pendukung, seperti akses jalan yang baik sehingga masyarakat mudah menjangkau banyak tempat, menyediakan akses listrik dan air bersih sehingga membangkitkan gairah hidup masyarakat.